Jurusan Bahasa dan Sastra Arab

Dirty Vote dan Upaya Meruntuhkan Konstruksi Makna Pemilu Demokratis dan Berintegritas

Dirty Vote dan Upaya Meruntuhkan Konstruksi Makna Pemilu Demokratis dan Berintegritas

 Mohammad Andi Hakim

 Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Mahasiswa Program Doktor Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Pembina Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fatsun Periode 2020-2023

 

Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat Pemilu) acapkali didengungkan sebagai salah satu ritual demokrasi yang sakral dan suci. Proses penyelenggaraanya bukan semata aktivitas fisik, melainkan batin dalam memastikan pilihan pada pemimpin atau wakil rakyat. Sehingga, aktivitas lima tahunan tersebut tidak boleh tidak diselenggarakan dengan jujur, adil dan berintegritas. Meskipun seringkali terjadi kemacetan antara idealitas dengan realitas, Pemilu dan setiap perangkat penyelenggara, serta partisan politiknya ditagih soal komitmen moral dan integritasnya.

Hari-hari ini, masyarakat dikejutkan dengan beragam aksi dan ekspresi kekecewaan dari berbagai kalangan terhadap praktik demokrasi yang abai terhadap kepentingan rakyat. Alih-alih para negarawan bertindak untuk kepentingan bersama, justru lebih fulgar memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan, demi kekuasaan dan kemapanan.

Hal ini yang kemudian mendasari beragam kalangan untuk mengungkapkan data dan fakta terkait pelanggaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote. Meskipun selalu meniscayakan adanya sikap dukungan dan resisten, agaknya tujuan utamanya adalah mengungkap sesuatu dibalik sesuatu, agar tidak menjadi dose Sejarah dan generasi masa depan kelak akan memahami dan mengerti.

 

Memahami Film Dirty Vote

Film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Laksono dan diisi oleh tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti. Film ini diproduksi secara kolaboratif oleh jurnalis dan organisasi masyarakat sipil di antaranya AJI, Bangsa Mahardhika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace, ICW, JATAM, Jeda untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, WALHI, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal dan YLBHI. Pembiayaan film ini juga berasal dari sumbangan individu dan organisasi masyarakat sipil.

Film Dirty Vote mendeskripsikan kisah tentang pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum. Menegaskan bahwa politik dimata rakyat (dari jauh) seperti tragedy, sedang bagi para politisi (dari dekat) hanyalah comedy. Karena praktik politik yang seringkali abai dengan tujuanya untuk kepentingan masyarakat, tereduksi hanya memperjuangkan kepentingan pribadi.

Apiknya, Film ini tidak dibuat untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Sebaliknya dokumenter ini merupakan kajian kritis berdasarkan fakta-fakta yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam berbagai karya jurnalistik. Seluruh kandidat capres-cawapres yang berkontribusi pada bentuk-bentuk dugaan kecurangan Pemilu 2024 disebut dalam film berdurasi hampir 2 jam tersebut.

Menariknya, objektivitas Film ini dijunjung tinggi, karena dibuat tidak untuk membela atau melawan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tertentu. Sebaliknya justru, film ini berupaya menyajikan cara pandang kritis dengan sajian data dan fakta yang dipublikasikan pada karya jurnalistik yang presisi. Semua kandidat disebut dan diungkap dalam praktik pelanggaran pemilu, berikut data dan analisisnya.

 

Praktik Pelanggaran Pemilu 2024 (Versi Dirty Vote)

Praktik penyelenggaraan pemilu yang dinarasikan pada film tersebut antara lain: 1) Kecurangan Pemilu oleh Presiden Joko Widodo, 2) Pelanggaran terhadap putusan MK terkait penunjukkan Penjabat Gubernur dan Bupati-Walikota, 3) Netralitas Penjabat Gubernur, 4) Mobilisasi Masa Kampanye Asosiasi Desa, 5) Bansos sebagai alat kampanye politik, dan 6) Politik Gentong Babi ala Joko Widodo.

Jika Sebagian lainya memberikan kritik terhadap film tersebut dengan dalih Pasal 280 Ayat 1 sampai 4 tentang larangan pemilu dan pasal 287 ayat 5 Undangn Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang masa tenang pemilu sesungguhnya adalah upaya untuk Mendalili Amalan, bukan Mengamalkan Dalil.

Sebut saja pernyataan presiden boleh kampanye yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Rabu, 24/1), Pakta Integritas Bupati Sorong, dan Pernyataan PJ Gubernur Kalbar yang kontroversial semakin menegaskan upaya menyembunyikan keberpihakan politik melalui dalih pemilu yang demokratis dan berintegritas. Himbauan yang senantiasa dikampanyekan oleh pejabat negara pada momen pemilihan umum tahun 2024.

 

Runtuhnya Makna Demokrasi dan Integritas

Mandat konstitusi pada penyelenggaraan pemilihan umum adalah mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Jika meminjam teori Lickona (1991) bahwa Stakeholder penyelenggara dan peserta pemilu dituntut untuk menjunjung tinggi moralitas, tidak hanya terhenti pada Moral Knowing (Pengetahuan Moral), namun juga Moral Feeling (Perasaan) dan Moral Action (praktik Tindakan bermoral). Sehingga pemilu dapat menjadi media pesta demokrasi yang jujur dan adil.

Praktiknya, jika melihat fakta pada Film Dirty Vote terjadi kuasa simbolik oleh otoritas negara dengan menegasikan antara pernyataan satu dengan yang lainya. Bourdieu menjelaskan proses terjadinya atau mekanisme kuasa simbolik ini melalui apa yang disebutnya ‘doksa’. Doksa dalam pandangan Bourdieu (Deer, 2008: 120 dalam Karnanta, 2013:10) adalah seperangkat kepercayaan fundamental yang dirasa seakan tidak perlu dieksplisitkan, seperti sebuah dogma. Lebih lanjut Karnanta menjelaskan bahwa doksa adalah suatu kepercayaan yang diterima apa adanya, tidak pernah dipertanyakan, yang telah mengarahkan cara pandang seseorang dalam mempersepsi dunia atau arena di mana doksa tersebut berada.

Meskipun belum dikonfirmasi melalui analisis linguistic yang memadai (karena penulis masih membutuhkan beberapa arahan), secara umum dan Nampak dipermukaan ada beberapa hal yang diperjuangkan oleh kelompok Powerfull, antara lain: 1) Netralitas Pejabat Negara, 2) Netralitas Penyelenggara Pemilu, 3) Legalitas Putusan MK, 4) Bansos sebagai kewajiban negara. Hal tersebut yang kemudian dimainkan sebagai kegigihan pemerintah dalam menjaga pemilu yang demkratis dan berintegritas.

Namun pada praktiknya, praktik kuasa simbolik tersebut dikuliti oleh Film Dirty Vote yang menyajikan data dan fakta sebaliknya. Sekali lagi, pada analisis umum yang masih sangat dipermukaan, hal ini membuktikan terjadinya pengingkaran diantara praktik berwacana pada satu peristiwa dengan peristiwa lainya. Masyarakat dibentuk untuk menganggap segala hal yang terjadi bersifat alamiah dan lepas dari intervensi apapun.

Proses kuasa simbolik terjadi saat otonomi arena tersebut melemah sehingga memungkinkan munculnya suatu pemikiran lain yang disampaikan agen-agen dalam arena tersebut untuk mempertanyakan, menantang, atau bahkan menggantikan doksa yang dimaksud. Dalam praktiknya terdapat dua jenis doksa yang dapat kita temukan, yaitu heterodoksa dan ortodoksa. Menurut Bourdieu (1995: 168-9) heterodoksa adalah pemikiran ‘yang-menantang’ dan disampaikan secara eksplist serta merongrong skema persepsi yang sedang mapan. Hal inilah yang dilakukan oleh para aktivis melalui Film Dirty Vote.

Sedangkan ortodoksa adalah usaha yang dilakukan oleh kelompok dominan yang memiliki kuasa dan kontrol untuk mempertahankan struktur arenanya dengan pemikiran yang secara eksplisit membela dan mengunggulkan struktur serta aturan dalam arena pertarungan wacana tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah dengan kekuasan dan otoritasnya.

Sehingga yang terjadi adalah runtuhnya makna pemilu yang demokratis dan berintegritas. Masyarakat akademik disuguhkan dengan beragam data kuantitatif, kualitatif dan kronologis untuk menjemput objektifitas pemahaman terhadap fenomena dan nomena politik yang terjadi saat ini.