BUKU SPI

                               

                       

                                                      

 

                        PETUNJUK PELAKSANAAN

                              PENGAWASAN

 

 

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim penyusun:

Mohamad Fitri

Kamalul Iman Billah

Hasyim

 

 

 

BAB I; Pendahuluan

 

Latar Belakang

Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan pengawasan SPI yang sesuai dengan standar, dan menjaga kualitas hasil pengawasan diperlukan adanya guideline sebagai pedoman personil SPI dalam pelaksanaan tugas pengawasan non-akademik, maka perlu diwujudkan dalam bentuk buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan SPI.

Pengawasan non-akademik meliputi pengawasan dalam bidang keuangan, aset/ Barang Milik Negara (BMN) dan Sumber Daya Manusia.

 

   Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
  13. Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

 

Maksud dan Tujuan

Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai pedoman, acuan bagi aparat pengawasan intern, auditor dan atau anggota SPI dalam melaksanakan tugas pengawasan non akademik.

Tujuan penyusunan buku ini agar menjaga standar dan mutu hasil pengawasan yang dilakukan oleh SPI.

Sebagai sebuah organ pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Satuan Pengawasan Internal IAIN Syekh Nurjati dibentuk untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dalam rangka terciptanya Good University Governance (GUG). Petunjuk pelaksanaan tugas SPI ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Adapun tujuan penyusunan Juklak antara lain sebagai berikut:

  1. Menjaga kualitas hasil pengawasan SPI;
  2. Menjadi dasar dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pengawasan;
  3. Menjadi dasar untuk menyatukan persepsi dalam pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sehingga akuntabel dan tidak menyimpang dari ketentuan;
  4. Mengendalikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan;
  5. Menjadi sarana kontrol bagi pimpinan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh SPI;
  6. Menjadi dasar untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan (on going process);
  7. Menjadi dasar dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
  8. Menjadi dasar untuk pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan tugas SPI;
  9. Merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

 

Ruang Lingkup Juklak

Ruang Lingkup meliputi: pengawasan intern, pemeriksaan, riviu, audit, evaluasi, verifikasi dan konsultansi, pemantauan, pendampingan/asistensi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

 

Istilah dan pengertian

  1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan internal, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang baik;
  2. Pemeriksaan Intern adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional, berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus pengujian atas kegiatan obyek pengawasan/pemeriksaan;
  3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
  4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
  5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
  7. Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.
  8. Audit dengan Tujuan Tertentu atau audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
  9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
  10. Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang berbentuk sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan;
  11. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama perguruan tinggi keagamaan negeri;
  12. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
  13. Institut Agama Islam Negeri, yang selanjutnya disingkat IAIN, adalah salah satu bentuk PTKN;
  14. Rektor adalah rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  15. SPI yang dimaksud dalam buku ini adalah SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  16. AAIPI adalah Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia merupakan organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di adalam Anggaran Rumah Tangga;

 

BAB II

SPI IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

 

  1. Latar belakang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang berbasis agama Islam, selalu berupaya menjadi lembaga pendidikan yang semakin maju, diminati masyarkat, dan dibanggakan. Hal ini sesuai dengan visi yang dirancang oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Visi IAIN Syekh Nurjati Cirebon tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu “menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Islam yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman”. Kata “unggul” mengandung harapan bahwa sikap dan keyakinan dasar setiap civitas akademika mampu berkinerja terbaik dan selalu berupaya menjadi lebih baik. Kata “terkemuka” mengandung harapan bahwa setiap civitas akademika atau layanan yang diberikan IAIN Syekh Nurjati menjadi acuan bagi masyarakat luas.

Misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah:

  1. Mengembangkan pendidikan akademik dan profesi
  2. Menyelenggarakan penelitian secara inovatif untuk menunjang pendidikan dan pengabdian bagi kepentingan masyarakat dan bangsa
  3. Melakukan transpormasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat
  4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki tujuan sebagai berikut:
  5. Menjadikan sistem tata kelola IAIN Syekh Nurjati memenuhi standar kredibel, transparan, bertanggungjawab dan adil sesuai prinsip goog university governance dengan berbasis teknologi informasi sebagai landasan pengembangan dari institut menjadi universitas
  6. Menjadikan kebijakan, aturan dan pedoman penjaminan mutu admininistrasi dan akademik sebagai dasar pengelolaan administrasi dan akademik
  7. Menjadikan implementasi program dan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian akreditasi program studi dan institusi

 

Adapun sasaran IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah:

 

  1. Sistem tatakelola dibangun berdasarkan pada dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) dua puluh lima tahun, Rencana Strategis untuk lima tahun, Rencana Operasional Tahunan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang disosialisasikan dan diimplementasikan
  2. Sistem pengawasan internal lembaga berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam rangka menunjang akuntabilitas pelaksanaan anggaran
  3. Terwujudnya sistem tata kelola keuangan Badan Layanan Umum untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan SDM
  4. Sistem penjaminan mutu yang terus menerus ditingkatkan dengan tersedianya dokumen mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di semua bidang yang disosialisasikan, diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan mulai diperkenalkannya penerapan ISO 9001:2008 dalam beberapa layanan akademik dan kemahasiswaan
  5. Pencitraan lembaga meningkat karena kepuasan stakeholder atas mutu yang dibangun oleh IAIN Syekh Nurjati
  6. Munculnya kesadaran semua pihak bahwa kualitas prodi dan institusi melalui pencapaian akreditasi yang unggul hanya bisa diraih apabila didukung oleh program dan kegiatan yang diimplementasikan.

 

Program Strategis IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai berikut:

program strategis dapat dilakukan dalam 5 tahunan dan tahunan

  1. Dosen internasional 4 orang
  2. Kerjasama di tingkat lokal dan nasional meningkat 40%
  3. Tercapainya 5 (lima) kerjasama di tingkat internasional
  4. Nilai Akreditasi Program Studi S1 dan S2 sebesar 50% mencapai A
  5. Mendapatkan Akreditasi institusi dengan predikat nilai A
  6. Penerimaan dan registrasi mahasiswa baru secara online
  7. Jumlah penerima beasiswa online meningkat 30% dan Pemberi beasiswa sebanyak 50 lembaga
  8. Mahasiswa mencapai IPK > 3,6 sebanyak 30%
  9. Meningkatnya mengikuti Lomba Ilmiah Nasional 5%
  10. Pertukaran mahasiswa di tingkat internasional
  11. 70% mahasiswa memiliki TOEFL dan TOAFL 425 dan 30%-nya 450
  12. Buku pedoman entrepreneurship mahasiswa berdasarkan Riset dan Studi banding
  13. Jumlah UKM tempat magang mahasiswa bertambah 20
  14. 30% mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha
  15. Setiap fakultas memiliki satu model usaha unggulan
  16. Memiliki Unit pelayanan yang bernilai jual dan Jaringan wirausaha alumni IAIN sebesar 10 link, serta Alumni yang menjadi wirausaha mandiri 40%
  17. Mahasiswa Lulusan terbaik dipersiapkan mengikuti program pembibitan dosen 2,5%
  18. 10% Dosen tetap menjadi Guru Besar, 50% Dosen tetap bergelar Doktor, Dosen dan tenaga kependidikan studi lanjut 50%
  19. Penghargaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan meritokrasi sebesar 50%
  20. 3 dosen menjadi narasumber konferensi/seminar
  21. Ma’had al Jamiah menjadi basis keislaman dan kebahasaan
  22. Reviu kurikulum setiap 2 tahun
  23. Riset kurikulum 1 kali
  24. Modul dan bahan ajar dosen secara online
  25. Setiap mata kuliah menggunakan e-learning 30%
  26. Dosen menilai secara online 80%, KRS online 100%
  27. Pembukaan Diploma 6, sarjana 50 prodi, S2 8 prodi dan S3 4 prodi
  28. Alokasi anggaran berbasis web
  29. Referensi (Perpustakaan) berbasis Teknologi Informasi 80%
  30. Peningkatan bandweigh, jaringan internet 80%
  31. 90% dosen mampu menggunakan media online sebagai media pembelajaran
  32. Kerjasama dengan lembaga lain dalam bidang survey dan penelitian 50%
  33. Riset berkaitan dengan religious local wissdom 50%
  34. Implementasi hasil penelitian untuk pengabdian 40%

SPI harus menjadi penggerak dan pendorong tercapainya tujuan strategis IAN Syekh Nurjati Cirebon tersebut, terutama dalam bidang non akademik.

SPI IAIN Syekh Nurjati harus mampu memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan operasional dan keuangan, baik menyangkut ketaatan peraturan, penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan dari seluruh unit di lingkungan IAIN Syekh Nurjati.

 

Kedudukan dan Struktur SPI

  1. Kedudukan SPI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin
Perguruan Tinggi. SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

  1. Struktur Organsisasi SPI

SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon terdiri atas satu orang Kepala/Ketua merangkap anggota, satu orang Sekretaris merangkap anggota, dan tiga orang anggota/auditor, serta dibantu oleh 1 orang tenaga administrasi. Kepala, Sekretaris, dan anggota merupakan ASN atau jabatan fungsional auditor dengan diagram gambar struktur organisasi dibawah ini:

 

 

Adapun rincian tugas (job description) masing-masing personil SPI sebagai berikut:

 

Kepala memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Memimpin pelaksanaan tugas pengawasan nonakademik
  2. Mengkoordinasikan kegiatan harian SPI
  3. Melaksanakan pembinaan dan konsultansi, serta melaksanakan tugas yg diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi

Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Mendokumentasikan setiap kegiatan SPI
  2. Mempublikasikan setiap kegiatan SPI
  3. Mewakili SPI dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas

Anggota memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan tugas SPI
  2. Melakukan pengawasan dan penugasan lainnya
  3. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi dan Kepala SPI

Tenaga administrasi memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan administrasi dan dokumen yang mendukung pelaksanaan tugas SPI
  2. Mengarsipkan setiap dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tugas SPI
  3. Mendistribusikan dokumen SPI

 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan SPI

 

Visi SPI

Menjadi katalisator dalam mencapai tujuan strategis IAIN Syekh Nurjati Cirebon, melalui assurance activities dan consulting activities sebagai early warner yang mengedepankan pencegahan daripada penindakan.

 

Misi SPI

  1. Melakukan pengawasan intern secara profesional dan independen melalui assurance activities dan consulting activities;
  2. Melakukan penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi anggaran dan kegiatan melalui peran konsultan;
  3. Mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pemanfaatan anggaran;
  4. Meningkatkan integritas pegawai dan civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mencapai Good University Governance (GUG);
  5. Meningkatkan akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat;
  6. Mempercepat pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

 

Tujuan SPI

  1. Menjadi aparat pengawas internal pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang profesional independen;
  2. Dapat mendeteksi dan mencegah adanya potensi penyimpangan pengelolaan anggaran;
  3. Meningkatkan pengendalian intern semua fungsi organisasi;

 

Sasaran SPI

Pengawasan internal yang meliputi 3 (tiga) bidang yaitu: keuangan, aset/BMN, dan kepegawaian (SDM).

 

Kebijakan

Kebijakan SPI melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh rektor.

 

Tugas dan Fungsi SPI

  1. Tugas

SPI bertugas melaksanakan pengawasan nonakademik  pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon

  1. Fungsi

Fungsi SPI sebagai berikut :

  1. Penyusunan peta risiko pengendalian intern melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, serta pemantauan dan evaluasi.
  2. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan nonakademik
  3. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana
  4. Penyusunan perencanaan dan pelaksnaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
  5. Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Internal
  6. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal;
  7. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
  9. Wewenang

 

SPI memiliki kewenangan sebagai berikut :

  1. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan
  2. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, informasi, dan obyek pemeriksaan pada unit kerja
  3. Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi dan penilaian atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan obyek pemeriksaan internal
  4. Menggunakan tenga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan; dan
  5. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dan pemeriksa eksternal

 

Prinsip kerja SPI

Dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya SPI menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, integritas, obyektivitas, keahlian, dan menjaga kerahasiaan.

 

Ruang lingkup kerja SPI

Ruang lingkup tugas SPI adalah pengawasan nonakademik yang meliputi 3 bidang yaitu: keuangan, aset/BMN dan SDM.

 

Program kerja SPI

Program kerja SPI dalam melakukan pengawasan dan pengawasan lainnya, sebagai berikut:

  1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM SPI;
  2. melakukan telaah dan percepatan penyelesaian temuan hasil audit internal (Itjen) dan eksternal (BPK, BPKP dan lembaga lainnya);
  3. melakukan reviu laporan pertanggungjawaban kegiatan/pelaksanaan anggaran;
  4. melakukan benchmarking dan study banding dalam pelaksanaan pengawasan intern;
  5. melakukan preventif audit
  6. melakukan audit pengadaan barang dan jasa;
  7. melakukan audit rutin pelaksanaan anggaran
  8. melakukan audit pengamanan aset BMN;
  9. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan (on going proces);
  10. melakukan pendampingan, aisitensi, konsultansi, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan survey harga dalam penyusunan HPS;
  11. melakukan koordinasi dan knowledge sharing
  12. Mendorong penyelesaian tindak lanjut temuan hasi audit internal (Itjen) dan eksternal (BPK, BPKP dan lembaga lainnya).
  13. Visitasi KKN Mahasiwa
  14. pemantauan Penyelesaian Temuan Hasil Audit BKD
  15. Pendampingan Tim Itjen dan audit eksternal
  16. Pendampingan SPMB dan Wisuda
  17. Pendampingan Proses Pencairan Anggaran
  18. Pendampingan Proses Penyusunan RKAKL
  19. Pemantauan Pelaksanaan dan Pengawasan Proyek Bantuan SBSN
  20. Audit dengan Tujuan Tertentu
  21. Pencetakan Media Publikasi
  22. Pencetakan Buku/Karya Tulis
  23. Focus Group Discussion (FGD) Program dan Pengawasan
  24. Rapat Dalam Kantor (RDK)
  25. Mengikuti Seminar Kepengawasan
  26. Mengikuti Workshop Kepengawasan
  27. Peer Reviu SPI antar perguruan tinggi keagamaan negeri

 

Mekanisme kerja SPI

SPI disamping melakukan tugas fungsi pengawasan yang meliputi, audit, pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, juga melakukan verifikasi dan konsultansi atas disposisi pimpinan dan permintaan pimpinan (baik dari Rektor, wakil Rektor, Kepala Biro, para Dekan/PPK), dalam melakukan verifikasi dan konsultansi SPI akan melaksanakannya dan menyelesaikannya dalam waktu 24 jam, apabila tim SPI berada di tempat, dan SPI akan mengeluarkan produk berupa lembar verifikasi dan konsultansi, termasuk di dalamnya catatan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait yang meminta verifikasi dan konsultansi dari SPI.

SPI menyetujui hasil verifikasi dan konsultansi jika dalam lembar Verifikasi dan konsultansi telah dilengkapi dengan tanda tangan salah satu organ SPI baik Kepala, Sekretaris atau Anggota/Auditor SPI.

SPI melaksanakan tugas sesuai perintah pimpinan, permintaan dan penugasan lainnya. Surat tugas SPI ditandatangani oleh Rektor dan dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor (Warek) I, II, III atau Kepala Biro AUAK atas nama Rektor. Dalam hal tertentu, Surat Tugas SPI dapat ditandatangani oleh Kepala/Ketua. Surat penugasan kepada SPI diberi nomor di bagian umum dan di stempel. Untuk penomoran laporan SPI yang berbentuk nota dinas diberikan nomor sesuai surat tugas dengan menambahkan angka 1 dan seterusnya di belakang nomor surat tugas.

 

untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen Pegawai Negeri Sipil,

klik file di bawah ini:

SALINAN-PP-Nomor-11-Tahun-2017-PP-Nomor-11-Tahun-2017

 

untuk membaca ketentuan mengenai Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri

dapat di klik dibawah ini:

Download

Powered by WordPress and MasterTemplate